Tahun Baru dan Pembaruan Pemerintahan
Tahun
depan adalah tahun politik. Tahun 2014 nanti adalah saatnya digelar
kembali pemilihan umum atau pembaruan pemerintahan dari mulai tingkat
kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, sampai kepada pemilihan
tertinggi yakni pemilihan umum presiden. Pelaksanaan tersebut serentak
dilakukan diseluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdaulat dari Sabang sampai Merauke bagi warga negara yang telah
memiliki hak pilih.
Dahulu dikenal ada 3 jenis aliran politik di Indonesia. Yakni aliran Nasionalis Sekuler, Aliran Islam, dan Aliran Komunis. Oleh Soekarno disingkat NASAKOM Nasionalis Agamis dan Komunis. Dijaman sekarang juga kita mengenal beberapa aliran politik yang diperjuangkan oleh partai partai di Indonesia. Ada partai yang bercorak Nasionalis Sosialis, ada partai yang beraliran nasionalis demokratis, ada partai yang beraliran demokratis Sosialis, ada partai yang beraliran demokratis liberal, ada partai yang beraliran islamis, nasionalis islamis, dan lain sebagainya. Tidak ada criteria rinci memang yang dapat mendapat tolak ukur partai mana saja yang mengusung aliran tertentu karena mislanya kita sering menjumpai aliran politik yang sama tapi berbeda partai. PPP dan PKS bisa kita katagorikan sebagai partai beraliran Islamis namun keduanya mengusung konsep yang berbeda tentang islam yang dimaksud. Begitupula Golkar dan PDIP bisa kita katakana sebagai partai beraliran nasionalis demokratis tetapi mengusung konsep yang berbeda tentang nasionalis yang dimaksud.
Partai dalam sebuah bingkai negara demokrasi adalah meruapakan hal yang wajar. Bahkan dalam sebuah negara demokrasi wajib adanya partai politik yang menjadi wadah pertaruangan rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Indonesia dikenal sebagai negara paling demokratis di dunia mengalahkan negara pendekar demokrasi sendiri yakni Amerika Serikat. Amerika mengusung demokrasi dua partai. Partai democrat dan partai republic. Partai pemenang menjadi partai penguasa dan partai yang kalah menjadi oposisi. Sedangkan di Indonesia kita menjumpai berpuluh puluh partai politik. Sekalipun pada akhirnya juga akan membentuk dua kubu besar yakni partai yang ikut bergabung dengan partai pemenang, dinamakan koalisi dan partai yang tidak ikut bergabung dan mereka membentuk oposisi. Tetapi perbedaan koalisi dan oposisi di negara yang menerapkan politik multi partai tidak terlalu mencolok.
Kalau kita melihat kepada UUD negara, pemerintahan yang terpilih dari aliran politik manapun dan dari partai manapun hakikatnya ialah sebagai pelaksana dari UUD negara. Juga sebagai pembuat UU yang baru yang mengacu kepada UUD yang secara principle tidak dapat dirubah. Jadi pada seharusnya siapapun yang berkuasa tidak ada bedanya karena prinsip dan hukum yang dilaksanakan adalah tetap UUD sendiri. Namun dalam dinamika bernegara tidak semudah itu. pemimpin dan wakil rakyat tidak murni hanya sebagai pelaksana dari amanat UUD. Banyak kepentingan yang menunggangi tugas tugas itu. sehingga masyarakat harus tetap kritis terhadap pemerintahan. UUD hanya menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara sedangkan operasional konseptualnya murni menjadi hak dari presiden dan wakil rakyat itu. misalnya dalam UUD jelas dikatakan bahwa negara wajib memberikan kesejahteraan bagi rakyat namun realitanya harga harga sering naik yang tentu tidak member kesejahteraan bagi rakyat, itu sepintas bertentangan dengan amanat dari UUD 1945.
Isu yang menarik untuk kita tunggu berkaitan dengan pemilu tahun 2014 adalah dikotomi capres jawa dan luar jawa. Negara Republik Indonesia bukan hanya suku jawa yang berdiam di pulau jawa namun dari 6 orang presiden yang pernah memimpin negara ini seluruhnya berasal dari suku jawa. Soekarno, Soeharto, B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, sampai presiden Susilo Bambang Yudhoyono semua berasal dari jawa. Tahun depan beberapa capres dari jawa juga sudah terang terangan mencalonkan diri sebut saja Abu Rizal Bakrie atau Prabowo Subianto. Apalagi jika diramaikan oleh Gubernur yang saat ini begitu popular di televisi seorang Joko Widodo yang juga berasal dari Jawa. Dan masih banyak calon calon lainya.
Isu itu juga dikhawatirkan akan mengarah kepada perasaan tidak senang masyarakat luar jawa terhadap pemerintahan. Karena selama ini Republik Indonesia belum sepenuhnya sejahtera ketika dipimpin oleh presiden dari jawa. Maka sudah saatnya orang yang berasal dari luar jawa untuk memimpin republic ini. 36 tahun Indonesia dipimpin oleh duo dictator jawa Soekarno dan Soeharto sejak periode 1959 sampai 1998. 1 tahun lebih oleh Habibi. 2 tahun kurang oleh Gusdur. 4 tahun Megawati dan 10 tahun oleh SBY. Kemajuan signifikan mungkin terlihat pada era pemerintahan Soeharto sebagai bapak pembangunan meskipun sampai sekarang pembangunan itu meninggalkan utang luar negeri Indonesia. Stabilitas ekonomi dan politik bisa kita berikan kepada pemerintahan SBY yang mampu “menjaga” stabilitas negara dari kemunduran ekonomi juga politik. Tetapi juga tidak mampu memberikan kemajuan khususnya di bidang ekonomi bagi mayoritas masyarakat. Sehingga bisa kita sebut era SBY ialah era semua stabil tidak mundur tidak maju alias jalan di tempat. Akan tetapi kita harus tetap mengapresiasi SBY karena bagaimanapun menjaga negara dari kemunduran adalah termasuk prestasi jika dibandingkan Gusdur yang tidak mampu menjaga stabilitas politik sehingga ia jatuh karena dijatuhkan sebelum masa pemerintahannya habis.
Persoalan kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan pemerataan pembangunan akan menjadi focus utama pemeintahan yang baru nanti setelah era stabil SBY berakhir. Negara harus mampu melangkah kedepan mengejar negara negara lain yang telah lebih dulu melaangkah kedepan. Kemajuan ekonomi yang diklaim sebagai prestasi era SBY pada faktanya tidaklah merata karna terjadi ketimpangan kekayaan di tengah tengah masyarakat sebagai akibat kapitalisme dalam negeri serta liberalisasi ekonomi luar negeri. Basis kekayaan negara hanya menyempit kepada kalangan tertentu. Begitupun korupsi yang masih menjadi penyakit menular para elit pemerintahan harus segera diberantas. Dan perhatian terhadap pemerataan pembangunan antara daerah dan kota maupun antara jawa dan luar jawa harus mendapat perhatian khusus untuk menekan peluang serjadinya gerakan separatis di berbagai daerah.
Semoga di tahun baru nanti tidak terjadi instabilitasi politik yang dapat menganggu jalanya roda demokrasi di Indonesia serta partai maupun pemimpin yang terpilih kelak mampu mengantarkan Indonesia menuju negara Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata tentrem kerta raharja, mampu menjadi negara Baddatun Thayyibatun, mampu membawa Indonesia tidak hanya menjadi mercusuar dunia seperti era Soekarno, tetapi juga dapat memberi payung kemakmuran kepada kehidupan ekonomi dalam negeri, mampu membawa Indonesia menuju pembangunan pembangunan besar negara tanpa meninggalkan utang luar negeri seperti era Soeharto, mampu membawa Indonesia tidak hanya mempertahankan kondisi stabil era SBY, tapi bergerak maju kedepan menuju cita cita tertinggi ibu pertiwi menggapai keadilan social-ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebesar besarnya dibawah naungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wataala sebagai Indonesia Merdeka!
Wallahu Alam BI Shawwab
Dahulu dikenal ada 3 jenis aliran politik di Indonesia. Yakni aliran Nasionalis Sekuler, Aliran Islam, dan Aliran Komunis. Oleh Soekarno disingkat NASAKOM Nasionalis Agamis dan Komunis. Dijaman sekarang juga kita mengenal beberapa aliran politik yang diperjuangkan oleh partai partai di Indonesia. Ada partai yang bercorak Nasionalis Sosialis, ada partai yang beraliran nasionalis demokratis, ada partai yang beraliran demokratis Sosialis, ada partai yang beraliran demokratis liberal, ada partai yang beraliran islamis, nasionalis islamis, dan lain sebagainya. Tidak ada criteria rinci memang yang dapat mendapat tolak ukur partai mana saja yang mengusung aliran tertentu karena mislanya kita sering menjumpai aliran politik yang sama tapi berbeda partai. PPP dan PKS bisa kita katagorikan sebagai partai beraliran Islamis namun keduanya mengusung konsep yang berbeda tentang islam yang dimaksud. Begitupula Golkar dan PDIP bisa kita katakana sebagai partai beraliran nasionalis demokratis tetapi mengusung konsep yang berbeda tentang nasionalis yang dimaksud.
Partai dalam sebuah bingkai negara demokrasi adalah meruapakan hal yang wajar. Bahkan dalam sebuah negara demokrasi wajib adanya partai politik yang menjadi wadah pertaruangan rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Indonesia dikenal sebagai negara paling demokratis di dunia mengalahkan negara pendekar demokrasi sendiri yakni Amerika Serikat. Amerika mengusung demokrasi dua partai. Partai democrat dan partai republic. Partai pemenang menjadi partai penguasa dan partai yang kalah menjadi oposisi. Sedangkan di Indonesia kita menjumpai berpuluh puluh partai politik. Sekalipun pada akhirnya juga akan membentuk dua kubu besar yakni partai yang ikut bergabung dengan partai pemenang, dinamakan koalisi dan partai yang tidak ikut bergabung dan mereka membentuk oposisi. Tetapi perbedaan koalisi dan oposisi di negara yang menerapkan politik multi partai tidak terlalu mencolok.
Kalau kita melihat kepada UUD negara, pemerintahan yang terpilih dari aliran politik manapun dan dari partai manapun hakikatnya ialah sebagai pelaksana dari UUD negara. Juga sebagai pembuat UU yang baru yang mengacu kepada UUD yang secara principle tidak dapat dirubah. Jadi pada seharusnya siapapun yang berkuasa tidak ada bedanya karena prinsip dan hukum yang dilaksanakan adalah tetap UUD sendiri. Namun dalam dinamika bernegara tidak semudah itu. pemimpin dan wakil rakyat tidak murni hanya sebagai pelaksana dari amanat UUD. Banyak kepentingan yang menunggangi tugas tugas itu. sehingga masyarakat harus tetap kritis terhadap pemerintahan. UUD hanya menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara sedangkan operasional konseptualnya murni menjadi hak dari presiden dan wakil rakyat itu. misalnya dalam UUD jelas dikatakan bahwa negara wajib memberikan kesejahteraan bagi rakyat namun realitanya harga harga sering naik yang tentu tidak member kesejahteraan bagi rakyat, itu sepintas bertentangan dengan amanat dari UUD 1945.
Isu yang menarik untuk kita tunggu berkaitan dengan pemilu tahun 2014 adalah dikotomi capres jawa dan luar jawa. Negara Republik Indonesia bukan hanya suku jawa yang berdiam di pulau jawa namun dari 6 orang presiden yang pernah memimpin negara ini seluruhnya berasal dari suku jawa. Soekarno, Soeharto, B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, sampai presiden Susilo Bambang Yudhoyono semua berasal dari jawa. Tahun depan beberapa capres dari jawa juga sudah terang terangan mencalonkan diri sebut saja Abu Rizal Bakrie atau Prabowo Subianto. Apalagi jika diramaikan oleh Gubernur yang saat ini begitu popular di televisi seorang Joko Widodo yang juga berasal dari Jawa. Dan masih banyak calon calon lainya.
Isu itu juga dikhawatirkan akan mengarah kepada perasaan tidak senang masyarakat luar jawa terhadap pemerintahan. Karena selama ini Republik Indonesia belum sepenuhnya sejahtera ketika dipimpin oleh presiden dari jawa. Maka sudah saatnya orang yang berasal dari luar jawa untuk memimpin republic ini. 36 tahun Indonesia dipimpin oleh duo dictator jawa Soekarno dan Soeharto sejak periode 1959 sampai 1998. 1 tahun lebih oleh Habibi. 2 tahun kurang oleh Gusdur. 4 tahun Megawati dan 10 tahun oleh SBY. Kemajuan signifikan mungkin terlihat pada era pemerintahan Soeharto sebagai bapak pembangunan meskipun sampai sekarang pembangunan itu meninggalkan utang luar negeri Indonesia. Stabilitas ekonomi dan politik bisa kita berikan kepada pemerintahan SBY yang mampu “menjaga” stabilitas negara dari kemunduran ekonomi juga politik. Tetapi juga tidak mampu memberikan kemajuan khususnya di bidang ekonomi bagi mayoritas masyarakat. Sehingga bisa kita sebut era SBY ialah era semua stabil tidak mundur tidak maju alias jalan di tempat. Akan tetapi kita harus tetap mengapresiasi SBY karena bagaimanapun menjaga negara dari kemunduran adalah termasuk prestasi jika dibandingkan Gusdur yang tidak mampu menjaga stabilitas politik sehingga ia jatuh karena dijatuhkan sebelum masa pemerintahannya habis.
Persoalan kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan pemerataan pembangunan akan menjadi focus utama pemeintahan yang baru nanti setelah era stabil SBY berakhir. Negara harus mampu melangkah kedepan mengejar negara negara lain yang telah lebih dulu melaangkah kedepan. Kemajuan ekonomi yang diklaim sebagai prestasi era SBY pada faktanya tidaklah merata karna terjadi ketimpangan kekayaan di tengah tengah masyarakat sebagai akibat kapitalisme dalam negeri serta liberalisasi ekonomi luar negeri. Basis kekayaan negara hanya menyempit kepada kalangan tertentu. Begitupun korupsi yang masih menjadi penyakit menular para elit pemerintahan harus segera diberantas. Dan perhatian terhadap pemerataan pembangunan antara daerah dan kota maupun antara jawa dan luar jawa harus mendapat perhatian khusus untuk menekan peluang serjadinya gerakan separatis di berbagai daerah.
Semoga di tahun baru nanti tidak terjadi instabilitasi politik yang dapat menganggu jalanya roda demokrasi di Indonesia serta partai maupun pemimpin yang terpilih kelak mampu mengantarkan Indonesia menuju negara Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata tentrem kerta raharja, mampu menjadi negara Baddatun Thayyibatun, mampu membawa Indonesia tidak hanya menjadi mercusuar dunia seperti era Soekarno, tetapi juga dapat memberi payung kemakmuran kepada kehidupan ekonomi dalam negeri, mampu membawa Indonesia menuju pembangunan pembangunan besar negara tanpa meninggalkan utang luar negeri seperti era Soeharto, mampu membawa Indonesia tidak hanya mempertahankan kondisi stabil era SBY, tapi bergerak maju kedepan menuju cita cita tertinggi ibu pertiwi menggapai keadilan social-ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebesar besarnya dibawah naungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wataala sebagai Indonesia Merdeka!
Wallahu Alam BI Shawwab
Komentar
Posting Komentar